Saya hanya penduduk biasa, menjalankan kewajiban dan (sepatutnya) memperoleh hak-hak sebagai warga negara. Saya tidak memiliki privilese istimewa, bukan ahli tata negara pun bukan ahli hukum. Pertanyaan yang saya anggap penting dan sangat perlu saya ajukan hari-hari ini adalah:
Bagaimana cara kita, warga negara NKRI, menolak rencana tambahan tunjangan Rp 10 juta yang dilontarkan anggota DPR?
Sudah saatnya hari-hari ini kita tidak cukup hanya melakukan amar ma’ruf kepada anggota dewan terkait dengan beberapa kali rencana mereka perihal anggaran, melainkan sudah waktunya menegur mereka sebagai nahi munkar. Tidak cukup lagi mengingatkan dengan himbauan agar mereka peka terhadap kondisi rakyat yang diwakili (setidaknya berdasarkan singkatan yang mereka sandang), akan tetapi sudah seharusnya menghentikan tindakan tidak sensitif terhadap situasi tersebut.
Apabila pengajuan rencana tersebut berlindung di balik anggapan itu urusan rumah tangga mereka, bukankah sudah menjadi tanggung jawab kita menegur siapapun yang menggerogoti lumbung kita kendati dia berdalih itu untuk keperluan pengelolaan lumbung?
Mengapa juga harapan kita, rakyat yang diwakili, memilih mereka pada Pemilu lalu disalah-salahkan dengan ungkapan egois: itu konsekuensi rakyat yang memilih anggota dewan yang bermasalah? Sebagai bentuk kejengkelan, bisa saja kita semua tidak memilih satu wakil rakyat pun. Pemilu menghasilkan DPR yang kosong dan tidak ada pengajuan rencana tambahan tunjangan dalam jumlah ugal-ugalan. Namun, apakah situasi saling tidak percaya seperti ini yang kita harapkan?
Saya ingin tetap mengusahakan DPR berfungsi sebagaimana mestinya, oleh karena itu ajari saya cara menolak permintaan tambahan sepuluh juta rupiah tersebut.
Mas Amal…
saya juga bingung tuh. Kata salah satu anggota dewan yang terhormat, itu adalah tunjangan, dan bukan take home pay. mereka kira kalo itu bukan take home pay, maka rakyat akan tenang. Padahal yang dipermasalahkan adalah, kok mereka dapat lebih, sementara yang antri dana kompensasi BBM bisa sampe ada yang meninggal.. itu kalo dapet kartunya dan bisa antri..
saya juga bukan ahli hukum tata negara. Tapi saya agak pesimis kalo memang ada prosedurnya bagi kita yang bukan berada di eksekutif, legislatif, dan judikatif ini..
Dan kalo gak salah, ketidakadaan prosedur itu yang memicu demonstrasi besar2an yang berbuntut berakhirnya Orde Baru, dan bermulanya Orde Superbaru yang segalanya serba super sampe kebablasan.
Terus terang saya ngliat DPR sepertinya minta didemo lagi.. dan ditodong untuk membuatkan prosedur itu..
Tuliskan keprihatinan njenengan di sepucuk surat. Fotokopi beberapa lembar. Kirimkan ke DPRD dan ke Pusat. Berikan tembusannya ke partai yang anda coblos dulu.