May 2004 Archives

Bukan hanya harapan saya bahwa Movable Type akan berubah menjadi produk Open Source pupus, skema lisensi baru yang mereka terapkan sulit diterima oleh banyak kalangan. Banjir respon yang diterima Six Apart (lebih dari 800 lacakbalik!) membanggakan bahwa pemakai produk mereka luar biasa jumlahnya, sekaligus menjadi suasana yang berlawanan dengan tawaran menggiurkan dari kompetitor besar-dan-praktis, Blogger.

Saya tidak akan menambah dentuman salvo ke arah Ben dan Mena (They are very nice, menurut Mark Pilgrim), selain itu urusan MT dan pernik-pernik yang lebih spesifik sudah ada yang menekuni. Bagian yang mendorong saya berpikir lebih jauh lagi adalah lisensi dalam konteks jangka (lebih) panjang. Tidak salah apabila tulisan Mark Pilgrim ikut mencuatkan persoalan pemilihan alat bantu Weblog masuk ke Slashdot. Karena persoalannya bukan semata uang dan hak untuk mencari nafkah.

Benar, saya pernah berseloroh kepada Thomas A Setiawan lewat Yahoo! Messenger bahwa dia lebih kaya dari Mark karena masih punya harapan untuk membeli lisensi baru tersebut. Mark sendiri langsung banting stir pindah ke produk lain.

Tulisan ini merupakan kelanjutan dari Bagian I (Latar Belakang).

Pada bagian ini akan dibahas sisi pengelolaan pengodean, sekaligus menindaklanjuti umpan balik lewat komentar, dari I G.M.A. Apriantara, Mohammad Syafiuddin, dan Jaim. Selain itu lewat email, kepada Betha Sidik, salah seorang teman pengembang aplikasi dan perancang basisdata di Bandung, saya menjelaskan perihal proposal ini dan memperoleh serangkaian pertanyaan.

Pengelolaan sumber daya

Karena yang akan disusun adalah kode terhadap sebuah entitas yang aktual ada di lapangan, yakni nama kota, dan hal ini berkembang, maka perlu ditetapkan sebuah kondisi yang menjadi rujukan pekerjaan ini. Batasan yang diusulkan sebagai berikut:

1. Pendefinisian penyebutan sebuah daerah sebagai kota, penamaan kota, dan kaitannya terhadap entitas lain (misalnya terhadap propinsi) bukan merupakan tanggung jawab projek ini, dan diserahkan kepada badan berwenang lain yang secara formal-administratif mengelola.
   Dalam hal ini saya mengusulkan daftar yang disusun Departemen Dalam Negeri karena mereka yang merumuskan pengertian kota, perubahan status, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan administrasi kota di wilayah RI.
   Konsekuensinya, perubahan yang terjadi, misalnya perubahan nama kota seperti Ujung Pandang menjadi Makassar, pemekaran wilayah, dan perubahan nama propinsi (apabila nanti dikaitkan dengan tabel relasi terhadap propinsi), semua mengacu terhadap kondisi yang ditetapkan oleh lembaga yang bersangkutan.
2. Di sisi lain, tanggung jawab pengolahan data, meliputi perolehan, pelaksanaan pengodean, entri data, modifikasi data, dan penyediaan hasil untuk publik, dilakukan oleh pelaksana kegiatan pembakuan ini. Karena bersifat independen, maka aktivitas yang dilakukan oleh pekerjaan ini tidak harus atau tidak perlu menunggu rumusan atau aktivitas serupa yang dikelola instansi lain yang sudah berjalan. Sedangkan dari sisi komunitas, karena tujuan utama pekerjaan ini adalah melayani publik, maka usaha-usaha yang dilakukan adalah sedapat mungkin menyediakan cara yang mudah bagi siapapun, terutama pengembang perangkat lunak yang memerlukan pengodean ini, untuk mengakses hasil pekerjaan ini.
3. Dengan tujuan dipersiapkan untuk jangka panjang dan menghindari kesulitan yang mungkin terjadi dengan perubahan, pengodean yang dilakukan harus cukup “tahan lama” terhadap perubahan aktual di lapangan. Kondisi yang lebih mungkin terjadi adalah penambahan nama kota baru dan perubahan relasi terhadap propinsi. Terhadap hal tersebut, pengodean dan penyediaan sumber daya, misalnya dalam bentuk statemen SQL, harus cukup aman untuk tidak menimpa (override) data lama yang telah terpasang di basisdata pemakai.